RIAU, PEKANBARU – Pelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus terjadi di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya, kembali memantik kemarahan publik. Ironisnya, krisis ini terjadi di daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung minyak nasional. Kondisi ini bukan sekadar persoalan distribusi biasa, tetapi mencerminkan adanya dugaan serius terkait pengurangan suplai yang berdampak langsung pada masyarakat.
Antrian panjang di SPBU, aktivitas ekonomi yang terganggu, hingga meningkatnya beban masyarakat menjadi bukti nyata bahwa persoalan ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Rakyat dipaksa menanggung konsekuensi dari buruknya tata kelola energi yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui BUMN terkait.
Wakil Sekretaris Jenderal PD KAMMI Pekanbaru, Mahmudah Rahman, menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi ditoleransi.
“Kelangkaan BBM di Riau adalah ironi yang tidak masuk akal. Daerah penghasil minyak justru mengalami krisis energi. Ini menunjukkan adanya kegagalan serius dalam manajemen distribusi atau bahkan indikasi pengurangan suplai yang harus segera diusut tuntas. Pertamina tidak boleh lepas tangan,” tegas Mahmudah.
Ia juga menekankan bahwa transparansi data distribusi BBM menjadi hal yang sangat mendesak. Publik berhak mengetahui apakah benar terjadi pengurangan kuota, atau ada persoalan lain seperti distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Kami mendesak Pertamina untuk membuka data secara transparan: berapa kuota BBM untuk Riau, bagaimana mekanisme distribusinya, dan apa penyebab utama kelangkaan ini. Jangan sampai ada permainan yang merugikan rakyat,” lanjutnya.
Selain itu, Mahmuda Rahman juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam dalam situasi ini.
“Aparat kepolisian harus bertanggung jawab untuk menindak tegas segala bentuk penimbunan BBM dan praktik mafia migas di lapangan. Jika ada oknum yang bermain, harus segera diusut dan diproses hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya lagi.
PD KAMMI Pekanbaru menilai bahwa situasi ini berpotensi menimbulkan instabilitas sosial jika tidak segera ditangani secara serius. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dan konkret, bukan sekadar klarifikasi normatif.
Adapun tuntutan kami adalah sebagai berikut:
1. Mendesak Pertamina bertanggung jawab penuh atas kelangkaan BBM di Riau.
2. Menuntut transparansi data suplai dan distribusi BBM secara terbuka kepada publik.
3. Mengusut dugaan pengurangan suplai atau penyimpangan distribusi BBM di wilayah Riau.
4. Mendesak aparat kepolisian menindak tegas praktik penimbunan BBM dan mafia migas.
5. Menjamin ketersediaan BBM secara merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Riau tidak boleh terus menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Sudah saatnya negara hadir secara nyata, bukan sekadar janji.
Laporan : Arif