RIAU, Rokan Hilir — Situasi yang terjadi di Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak bisa lagi dipandang sebagai peristiwa biasa. Aksi warga yang memuncak hingga pembakaran rumah merupakan Gelombang kekecewaan yang mendalam terhadap kondisi penegakan hukum, khususnya terkait dugaan maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut.
Di tengah kondisi ini, pernyataan komitmen pemberantasan narkoba oleh aparat kepolisian justru dinilai tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Publik mempertanyakan keseriusan dan konsistensi aparat dalam menindak jaringan narkoba yang selama ini diduga tumbuh tanpa pengawasan yang maksimal.
Ketua DPD IMM Riau Iyowan May Ozifa,S.E menyampaikan sikap tegas dan keras atas kondisi ini. Ia menilai pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim Panipahan hanyalah langkah awal yang belum menyentuh akar persoalan.
Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan:
“Kami meminta dengan tegas agar Direktur Narkoba segera dicopot karena tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Ini bukan sekadar kelalaian kecil, ini menyangkut kegagalan besar menjaga wilayah dari ancaman serius narkoba.”
Ia juga mengkritik keras pendekatan yang dinilai hanya bersifat seremonial:
“Jangan hanya tampil dengan narasi pemberantasan dan kegiatan tatap muka. Masyarakat tidak butuh pencitraan. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, penindakan tegas, dan hasil yang bisa dirasakan langsung.”
Lebih jauh, ia menyoroti adanya kemungkinan persoalan yang lebih dalam:
“Kita tidak bisa menutup mata. Jika peredaran narkoba masih marak, maka ada dua kemungkinan: aparat tidak mampu, atau ada pembiaran. Keduanya sama-sama tidak bisa ditoleransi.”
Bukan hanya itu Iyowan menyoroti , secara tegas peran Vital Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.
“Kami juga mempertanyakan peran BNN Riau . Dengan kondisi seperti ini, publik berhak menilai bahwa BNN terlihat mandul dalam menjalankan fungsinya. Di mana kehadiran negara ketika narkoba merusak masyarakat?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa BNN seharusnya menjadi garda terdepan dalam perang melawan narkoba, bukan justru terkesan pasif:
“BNN tidak boleh diam. Jika tidak mampu menunjukkan kinerja yang nyata, maka perlu ada evaluasi serius terhadap institusi tersebut di wilayah ini.”
Ketua DPD IMM Riau juga mendesak agar seluruh proses dibuka secara transparan:
“Kami mendesak audit terbuka, baik di tubuh kepolisian maupun BNN. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik berhak tahu siapa yang bekerja dan siapa yang gagal.”
Pernyataan tersebut diperkuat dengan desakan untuk membuka seluruh proses secara transparan:
“Kami mendesak dilakukan audit terbuka terhadap penanganan kasus narkoba di wilayah Rokan Hilir. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi.”
Ketua DPD IMM Riau Bidang Hikmah & Kebijakan Publik juga menyinggung pentingnya tanggung jawab struktural:
“Jangan hanya yang di bawah dijadikan korban. Kalau mau adil, evaluasi harus sampai ke atas. Copot Dir Narkoba jika memang tidak mampu mengendalikan situasi.”
Ia bahkan menegaskan bahwa kepercayaan publik sedang berada di titik kritis:
“Kalau ini tidak ditangani serius, kepercayaan masyarakat akan runtuh. Dan ketika kepercayaan hilang, jangan salahkan jika masyarakat mengambil jalan sendiri.”
Dalam pernyataan yang lebih keras, ia menyampaikan:
“Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi jangan sampai muncul persepsi bahwa ada yang dilindungi. Institusi kepolisian harus membuktikan bahwa mereka berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan tertentu.”
Sebagai langkah konkret, pihaknya menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
Pencopotan Direktur Narkoba sebagai bentuk tanggung jawab atas situasi yang terjadi;
Evaluasi total dan menyeluruh terhadap jajaran Polres Rokan Hilir;
Pemeriksaan terhadap seluruh aparat yang berkaitan dengan penanganan narkoba di wilayah Panipahan;
Audit terbuka dan transparan kepada publik;
Penindakan tegas tanpa pandang bulu apabila ditemukan pelanggaran.
Menutup pernyataannya, Ketua DPD IMM Riau kembali menegaskan sikap tanpa kompromi:
“Ini bukan lagi soal jabatan, ini soal masa depan generasi. Narkoba adalah ancaman secara nyata . Jika aparat tidak mampu bekerja dengan baik, maka sudah seharusnya diganti. Tidak ada ruang bagi ketidakbecusan dalam situasi seperti ini.”
Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi, namun tetap kritis dalam mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara jujur, adil, dan transparan.